Buku Sekolah: Pengertian Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin - Demokrasi yang tercatat oleh sejarah dan pernah berlaku di Negara Indonesia adalah Demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini dikeluarkan oleh Presiden Sukarno lewat Dekrit Presiden. Demokrasi terpimpin dimulai pada tanggal 5 juli 1959 melalui Dekrit Presiden dan berakhir sampai berakhirnya pula masa jabatan Presiden Soekarno waktu itu.

PENGERTIAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Bahasa atau Istilah Demokrasi Terpimpin pertama kali dipaparkan secara resmi pada saat pidato Presiden Soekarno tepatnya tanggal 10 November 1956 waktu di sidang konstituant di Bandung. Demokrasi terpimpin dirancang dan dibuat karena adanya perlawanan pada keburukan yang ada dari Rakyat, membuat perpecahan diantar masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi dan sosial.

Paham Demokrasi Terpemimpin ini berlandaskan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4 dalam Pancasila). Paham ini berisikan musyawarah mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasionalis yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme). Namun Para Ulama di Negeri Indonesia menolak prinsip Nasakom karena mengikutsertakan Komunis yang sangat bertolak belakang dengan agama.

PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada saat pelaksanaan Demokrasi Terpemimpin, banyak sekali hal-hal yang berdampak sangat signifikan terlihat saat demokrasi ini dipakai. Adapun paparannya adalah sebagai Berikut:

A. Sisi positif karena berlakunya Demokrasi Terpemimpin
1.negara Indonesia ini diselamatkan dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan,
2.Pedoman yang diberikan sangat jelas, yaitu UUD 1945 dengan kelangsungan hidup negara.
3.Banyaknya dibangun lembaga-lembaga tinggi negara yang sampai sekarang terlihat masih ada, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara DPAS yang masa Demokrasi Liberal belum dapat terealisasikan pembangunannya.

1.Diberikannya kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi Negara.
2.Memberikan satu peluang bagi anggota militer yang ingin terjun dalam bidang politik.

Dibawah ini hasil dari Kerja Nyata saat berlaku Demokrasi Terpemimpin

1.Berhasil dibentuknya MPRS
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945. Karena, Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS menjadi lembaga tertinggi di Negara harus melalui Pemilihan Umum sehingga dari banyak partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Tepatnya tanggal 10 November -7 Desember 1960, MPRS melakukan sidang umum pertama di Bandung. Hasil dari Sidang Umum MPRS ini ada dua ketetapan yaitu sebagai berikut:

a. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (MPRI) sebagai GBHN.

b.Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969).

Baca juga : Makna Proklamasi Bagi Indonesia dan Bangsa Lain

2. Dibubarkannya DPR & dibentuknya DPR GR
Hasil pemilu tahun 1955 pada tanggal 5 Maret 1960 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibubarkan, karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan Pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan Presiden (TAP Presiden) yang memutuskan bahwa DPR dibubarkan lalu sebagai gantinya Presiden membentuk satu Lembaga tertinggi Negara yaitu dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPR GR).

3. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
Dewan Pertimabangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk oleh Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Lembaga tertinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Anggota DPAS terdiri dari satu orang Wakil Ketua (Ruslan Abdul Gani), 12 orang wakil dari partai politik, 8 orang utusan dari daerah, dan 24 orang wakil dari golongan. Tugas dari DPAS ialah memaparkan suatu jawaban yang kapanpun Presiden tanyakan, dan juga diberi wewenang untuk memberi usulan pada Lembaga Pemerintahan. DPAS dilantik di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959.

Seperti MPRS dan DPR GS, DPAS menempatkan diri dibawah Pemerintah. Alasannya ialah karena DPAS yang memberi usulan agar Pidato Presiden dihari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1959 harus berjudul Ditemukannya Revolusi Kita. Usulan inipun dikenal juga dengan Manipol Republik Indonesia ditetapkan sebagai lembaga GBHN atas dasar Penetapan Presiden No. 1 Thn 1960 dan TAP-MPRS Nomor 1/MPRS/1960. Inti manipol adalah USDEK (UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin dan Keperibadian) sehingga banyak dikenal dengan sebutan manipol USDEK.

4. Terbentuknya Front Nasional
Front Nasional ini dibentuk atas dasar Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah sebuah organisasi masa yang memperjuangkan harapan proklamasi dan harapan yang terkandung dalam UUD 1945.

Tepatnya tanggal 09 Juli tahun 1959, Presiden telah membentuk Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini didalamnya ada Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda dijadikan Menteri Pertama. Kabinet Kerja ini dilantik oleh Presiden pada tanggal 10 bulan Juli tahun 1959 sekaligus programnya yang disebut Triprogram Kabinet Kerja.